Forward Chaining & Dempster-Shafer: Solusi Digital Atasi Pelanggaran Siswa di MASP
26 August 2025

rsi

Magelang, 26 Agustus 2025 – Dunia pendidikan tidak hanya soal mengajar dan belajar di kelas, tetapi juga bagaimana membentuk karakter siswa agar berdisiplin dan berakhlak baik. Di Madrasah Aliyah Sunan Pandanaran (MASPA), sebuah lembaga pendidikan di bawah naungan pesantren, masalah pelanggaran siswa menjadi perhatian serius. Madrasah ini sudah lama menerapkan sistem poin pelanggaran sebagai salah satu kebijakan untuk mendidik siswa. Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam penentuan sanksi.

Selama ini, guru BK mencatat pelanggaran dalam buku khusus, lalu menyimpan data di file komputer. Pemberian sanksi kerap dilakukan berdasarkan pertimbangan subjektif guru, mulai dari pemanggilan orang tua, skorsing, hingga pengembalian siswa kepada wali. Pola ini dinilai belum sepenuhnya objektif dan rawan perbedaan keputusan antar guru. Dari sinilah Nisrina Fildzah Izzati hadir dengan penelitian berjudul “Implementasi Metode Forward Chaining dan Dempster-Shafer pada Sistem Pakar Penentuan Sanksi Pelanggaran Siswa.”

Tujuan penelitian ini jelas: menghadirkan sistem pakar berbasis teknologi yang mampu membantu guru BK mengambil keputusan sanksi secara lebih objektif, sistematis, dan efisien. Nisrina memilih dua metode utama: Forward Chaining, yaitu teknik pencarian yang bekerja dengan mencocokkan fakta dengan aturan IF-THEN, serta Dempster-Shafer, metode yang digunakan untuk mengolah nilai kepercayaan pakar agar menghasilkan keputusan yang lebih tepat.

Cara kerja sistem pakar ini sederhana namun efektif. Guru hanya perlu memilih jenis pelanggaran yang dilakukan siswa. Sistem kemudian memproses data tersebut, menghitung, dan mengeluarkan rekomendasi sanksi yang sesuai berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, guru tidak lagi harus mengandalkan intuisi semata, melainkan mendapat dukungan keputusan dari sistem berbasis data dan logika.

Dalam proses pengumpulan data, Nisrina melakukan observasi dan wawancara bersama guru BK. Ia berhasil menghimpun 31 data pelanggaran siswa beserta 15 jenis sanksi atau tindakan yang selama ini digunakan. Dari data tersebut, sistem pakar kemudian diuji coba menggunakan 19 data siswa untuk membandingkan hasil keputusan guru dengan hasil sistem.

Hasilnya cukup menjanjikan. Dari 19 data uji, 15 data menunjukkan kesesuaian antara keputusan guru dan hasil sistem dengan tingkat akurasi 78,94%. Sementara 4 data lainnya berbeda, dengan tingkat ketidaksesuaian 21,06%. Selain itu, Nisrina juga melakukan User Acceptance Test (UAT) terhadap 3 pengguna utama. Hasilnya, tingkat penerimaan sistem mencapai 71,03%, yang berarti sistem ini dinilai layak untuk digunakan sebagai alat bantu dalam penentuan sanksi siswa.

Dengan temuan ini, penelitian Nisrina membuktikan bahwa penerapan sistem pakar dalam dunia pendidikan bukan sekadar teori, melainkan solusi nyata untuk mempermudah pekerjaan guru. Sistem ini tidak hanya membantu mengurangi potensi subjektivitas, tetapi juga mempercepat proses pencatatan dan pengambilan keputusan. Lebih jauh lagi, sistem pakar ini bisa menjadi landasan awal bagi digitalisasi tata kelola pendidikan di sekolah berbasis pesantren.

Namun, tentu saja masih ada ruang pengembangan. Akurasi 78,94% menunjukkan bahwa sistem belum sepenuhnya sempurna. Nisrina merekomendasikan agar ke depan dilakukan penyempurnaan data, penambahan variabel pelanggaran, serta peningkatan fitur agar sistem semakin responsif. Jika dikembangkan lebih lanjut, bukan tidak mungkin sistem ini bisa diintegrasikan dengan aplikasi pendidikan yang lebih luas, termasuk raport digital dan sistem monitoring perilaku siswa.

Penelitian ini menyiratkan pesan penting bagi dunia pendidikan: teknologi bukan sekadar alat bantu, tetapi juga jembatan untuk menciptakan tata kelola yang lebih adil dan transparan. Guru BK tetap memegang peran sentral sebagai pendidik dan pembimbing, tetapi dengan dukungan sistem pakar, keputusan yang diambil bisa lebih obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Dengan sistem pakar, kami berharap tidak ada lagi perbedaan perlakuan dalam pemberian sanksi. Semua siswa diperlakukan setara berdasarkan aturan yang jelas,” tulis Nisrina dalam kesimpulannya.

Pada akhirnya, riset ini bukan hanya memberi manfaat praktis bagi MASPA, tetapi juga membuka peluang bagi sekolah-sekolah lain untuk mengadopsi teknologi serupa. Jika dunia pendidikan ingin melahirkan generasi berkarakter, disiplin, dan bertanggung jawab, maka sistem penegakan aturan yang obyektif adalah langkah awal yang tak bisa ditawar lagi. (ed. Vha)

Sumber: Repositori UNIMMA

Bebas Pustaka

Persyaratan Unggah Mandiri dan Bebas Pustaka Wisuda periode 84 bisa di lihat pada link berikut

  • VIPBET88 menjadi situs judi bola online terpercaya yang menawarkan kenyamanan bermain via mobile serta layanan resmi untuk setiap member.
  • VIPBET88 menjadi pilihan tepat situs SBOBET88 online terpercaya dengan keamanan tinggi, layanan profesional, dan bonus eksklusif setiap hari.
  • VIPBET88 adalah link terbaru dari situs judi bola online resmi dari provider sbobet88 yang merupakan agen taruhan bola terbaik tahun 2025 memiliki ratusan pilihan game judi bola yang dapat dimainkan.
  • VIPBET88 merupakan pusat judi bola online resmi Sbobet88 dengan akses link terbaru, fitur modern, dan layanan profesional sepanjang waktu.