Magelang, 29 Agustus 2025 – Vinia Okta Fabiola Pramudeva, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, mengangkat isu krusial dalam skripsinya tahun 2023. Ia meneliti tentang implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pekerjaan umum dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Magelang pada rentang tahun 2019–2021.
SPM sendiri adalah standar yang wajib dipenuhi pemerintah daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 dan diperkuat dengan Peraturan Menteri PUPR No. 29 Tahun 2018. Dalam bidang pekerjaan umum, ada dua indikator utama yang harus dicapai: pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Target nasional ditetapkan mutlak, yaitu 100 persen capaian setiap tahun.
Namun, kenyataan di Kota Magelang jauh dari ideal. Data yang dihimpun Vinia menunjukkan bahwa selama tiga tahun penelitian, target tersebut tidak pernah tercapai.
- Tahun 2019, capaian akses air minum baru 71,45% dari target 100%. Layanan sistem air limbah skala kawasan bahkan hanya 4,34% dari target 12%.
- Tahun 2020, sempat ada kenaikan kecil akses air minum menjadi 71,82%, tetapi indikator air limbah menurun ke 66,34%.
- Tahun 2021, capaian justru kembali menurun: akses air minum 71,24%, sistem air limbah setempat 65,98%, dan sistem air limbah kawasan hanya 6,08%.
Kondisi ini jelas memperlihatkan adanya kesenjangan antara target normatif pemerintah pusat dengan realitas implementasi di daerah.
Tujuan dan Pendekatan Penelitian
Vinia merumuskan tujuan penelitiannya untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan SPM bidang pekerjaan umum di Magelang berjalan, serta faktor apa saja yang menghambat. Ia menggunakan teori Edward III, yang menilai implementasi kebijakan dari empat aspek: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
Dengan pendekatan yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis, Vinia menggali data melalui wawancara dengan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Magelang, serta menelaah regulasi, laporan kinerja, dan literatur terkait.
Hasil Penelitian: Hambatan Serius di Lapangan
Dari penelitiannya, Vinia menemukan bahwa implementasi kebijakan SPM di Magelang belum maksimal. Hambatan muncul di hampir semua aspek:
- Komunikasi – Sosialisasi mengenai SPM belum berjalan efektif. Banyak aparat pelaksana dan masyarakat belum sepenuhnya memahami kewajiban serta manfaat dari indikator SPM.
- Sumber daya – Terbatasnya SDM, anggaran, dan fasilitas membuat target sulit tercapai. Pengelolaan air limbah misalnya, membutuhkan infrastruktur mahal yang belum mampu ditanggung daerah.
- Disposisi (komitmen) – Tidak semua pelaksana menunjukkan keseriusan dan konsistensi dalam menindaklanjuti kebijakan pusat.
- Struktur birokrasi – Koordinasi antarinstansi masih lemah, menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan keterlambatan program.
Akibat hambatan-hambatan tersebut, hak dasar masyarakat atas air minum layak dan pengelolaan limbah sehat belum sepenuhnya terpenuhi. Padahal, dua sektor itu sangat berkaitan erat dengan kesejahteraan dan kualitas hidup warga kota.
Pesan Penting dari Penelitian
Melalui penelitiannya, Vinia menekankan bahwa keberhasilan implementasi SPM bukan sekadar urusan administratif, tetapi menyangkut hak dasar masyarakat. Pemerintah daerah perlu memperbaiki strategi komunikasi, menambah alokasi anggaran, meningkatkan kapasitas SDM, serta memperkuat komitmen birokrasi agar target nasional dapat dicapai.
Penelitian ini juga menjadi cermin kritis: bahwa kebijakan pusat yang ideal di atas kertas sering kali berbenturan dengan keterbatasan nyata di lapangan. Oleh sebab itu, perlu ada sinergi lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah agar pelayanan publik tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga.
Vinia menutup penelitiannya dengan harapan, agar Kota Magelang dapat segera memperbaiki capaian SPM di bidang pekerjaan umum. Dengan demikian, cita-cita mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang merata dan berkualitas bukan lagi sekadar janji, melainkan kenyataan yang dapat dinikmati seluruh lapisan warga kota.(ed : fatikakh)
Sumber : repositori UNIMMA
