Magelang, 29 Agustus 2025 – Fenomena anak jalanan, pengemis, dan gelandangan masih menjadi persoalan sosial yang tak mudah diselesaikan, termasuk di Kabupaten Wonosobo. Pemandangan mereka yang kerap muncul di perempatan jalan, pasar, dan alun-alun kota kerap menimbulkan keresahan. Di satu sisi, mereka adalah bagian dari masyarakat yang berhak mendapat perlindungan sosial, namun di sisi lain, keberadaan mereka sering dianggap mengganggu ketertiban umum.

Persoalan inilah yang kemudian menarik perhatian Winda Wahyu Pratiwi, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, untuk meneliti lebih jauh. Dalam skripsinya yang berjudul “Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Penanganan Anak Jalanan, Pengemis, dan Gelandangan untuk Mengembalikan Fungsi Sosial dalam Rangka Mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Wonosobo”, Winda menelusuri sejauh mana pemerintah daerah melalui dinas terkait menjalankan fungsinya.

Tujuan utama penelitian ini adalah menilai kinerja Dinas Sosial dalam upaya pembinaan anak jalanan, pengemis, dan gelandangan agar mereka dapat kembali pada fungsi sosialnya. Winda juga berupaya mengidentifikasi hambatan yang dihadapi serta mencari solusi yang bisa ditawarkan.

Dalam kajiannya, Winda menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode sosiologi hukum. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara dengan pihak terkait, termasuk pejabat di Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial sejatinya telah berjalan, namun belum optimal. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, setiap orang dilarang beraktivitas sebagai pengamen, pengemis, atau gelandangan di jalanan. Regulasi ini mestinya menjadi dasar hukum dalam upaya penertiban. Namun kenyataannya, keberadaan anak jalanan, pengemis, dan gelandangan masih marak dijumpai.

Data resmi Dinas Sosial mencatat bahwa pada tahun 2020 terdapat 466 orang yang terjaring razia, terdiri dari anak jalanan, pengemis, dan gelandangan. Angka itu sedikit menurun di tahun 2021 dan 2022, namun tidak signifikan. Bahkan, jumlah pengemis justru meningkat. Ironisnya, dari ratusan orang yang ditertibkan, hanya sebagian kecil yang berhasil dibina. Banyak di antara mereka yang kabur dari shelter atau kembali ke jalan setelah diberi pembinaan.

Dalam wawancara, pejabat Dinas Sosial mengakui adanya kendala serius. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia. Dinas Sosial tak hanya menangani anak jalanan, pengemis, dan gelandangan, tetapi juga harus mengurus disabilitas, lansia terlantar, hingga anak terlantar. Kedua, minimnya sarana prasarana. Wonosobo hingga kini belum memiliki panti atau rumah singgah khusus, sehingga pembinaan hanya dilakukan di shelter sementara atau dengan merujuk ke panti provinsi di Kebumen.

Selain itu, faktor internal dari anak jalanan dan pengemis sendiri juga menjadi hambatan. Banyak di antara mereka yang tidak memiliki niat kuat untuk berubah. Ketidakmauan ini membuat upaya pembinaan sering kali gagal. Bahkan, meski sudah mendapat pelatihan keterampilan dan modal usaha, sebagian besar kembali ke jalanan.

Meski menghadapi hambatan, Dinas Sosial tetap melakukan upaya nyata. Selain bekerjasama dengan Satpol PP untuk menggelar razia, dinas juga memberikan pembinaan fisik, mental, kesehatan, hingga pelatihan keterampilan. Ada pula pemberian bantuan usaha kecil bagi mereka yang ingin berdagang. Namun sebagaimana dicatat oleh Winda, efektivitas program ini belum sepenuhnya terlihat.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penanganan tidak bisa hanya mengandalkan Dinas Sosial. Dibutuhkan sinergi lebih luas antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, masyarakat, hingga lembaga sosial. Selain itu, kesadaran individu yang menjadi sasaran pembinaan juga menjadi kunci penting.

Melalui temuannya, Winda memberikan rekomendasi agar pemerintah daerah meningkatkan fasilitas pembinaan, menambah tenaga pendamping sosial, dan melakukan pendekatan lebih intensif untuk menumbuhkan kesadaran para anak jalanan, pengemis, dan gelandangan. Ia menegaskan, tanpa kesungguhan dari semua pihak, fenomena ini akan terus berulang.

Skripsi yang disusun Winda Wahyu Pratiwi bukan sekadar memenuhi syarat akademis, tetapi juga sebuah kontribusi nyata bagi pemikiran kebijakan sosial di tingkat daerah. Melalui risetnya, ia menegaskan bahwa penanganan anak jalanan, pengemis, dan gelandangan bukan sekadar soal penertiban, melainkan upaya serius untuk mengembalikan fungsi sosial mereka sebagai bagian dari masyarakat.(ed : fatikakh)

Sumber : repositori UNIMMA