Magelang, 29 Agustus 2025 – Di tengah geliat kota-kota di Indonesia menuju konsep Smart City, Kota Magelang turut berbenah lewat lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah. Peraturan ini menjadi landasan hukum bagi pemerintah setempat dalam mengembangkan terobosan berbasis teknologi yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik.
Salah satu wujud konkret kebijakan ini adalah hadirnya aplikasi “Magelang Cerdas”, yang sejak 2018 diluncurkan sebagai kanal layanan digital terpadu. Dari berbagai fitur yang ditawarkan, “Monggo Lapor” menjadi sorotan karena berfungsi sebagai wadah pengaduan masyarakat secara resmi. Melalui fitur ini, warga dapat menyampaikan keluhan, aspirasi, atau laporan mengenai pelayanan publik di Kota Magelang.
Tema inilah yang kemudian dikaji oleh Devi Febriliyanti Putri, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Dalam skripsinya berjudul “Implementasi Perda Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Inovasi Daerah dalam Rangka Mewujudkan Smart City di Kota Magelang (Studi Kasus Fitur Monggo Lapor pada Aplikasi Magelang Cerdas)”, Devi mengupas tuntas sejauh mana Perda tersebut benar-benar berjalan di lapangan.
Tujuan Penelitian
Penelitian Devi bertujuan untuk menganalisis implementasi Perda No. 5 Tahun 2018 terhadap perwujudan smart city di Kota Magelang melalui aplikasi Magelang Cerdas. Selain itu, ia menelusuri faktor-faktor penghambat yang membuat inovasi tersebut belum optimal, sekaligus menilai efektivitasnya bagi masyarakat.
Dengan pendekatan yuridis empiris dan sosiologi hukum, Devi menggabungkan data sekunder dengan temuan lapangan yang dianalisis menggunakan metode campuran (mix method).
Hasil Penelitian
Devi menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
Sayangnya, di Kota Magelang dua faktor pertama, yakni komunikasi dan sumber daya, masih menjadi kendala. Sosialisasi pemerintah terhadap keberadaan aplikasi dan fitur Monggo Lapor dinilai belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini membuat partisipasi warga relatif rendah. Tercatat dari 2020 hingga 2022, jumlah aduan yang masuk melalui aplikasi cenderung menurun, sementara sebagian besar pengaduan bahkan tidak segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait.
Dari sisi sumber daya, keterbatasan fasilitas teknologi, lambannya respons organisasi perangkat daerah (OPD), serta kurangnya tenaga pengelola yang mumpuni menjadi faktor yang menghambat kelancaran layanan. Tidak jarang, masyarakat masih memilih cara manual—seperti mendatangi kantor instansi atau menggunakan pesan singkat—ketimbang memanfaatkan fitur digital.
Faktor Penghambat
Penelitian ini mengungkap beberapa penghambat utama implementasi perda:
- Kurangnya sosialisasi sehingga banyak warga tidak mengetahui mekanisme Monggo Lapor.
- Minimnya respons OPD atas laporan warga, yang menimbulkan kekecewaan dan menurunkan minat masyarakat untuk melapor lewat aplikasi.
- Keterbatasan literasi digital, khususnya pada kelompok usia tertentu, membuat pemanfaatan aplikasi belum merata.
- Keterbatasan infrastruktur teknologi serta koordinasi birokrasi yang belum solid.
Kesimpulan
Devi menegaskan bahwa meski Perda Nomor 5 Tahun 2018 sudah menjadi langkah progresif menuju Magelang sebagai Smart City, implementasinya belum berjalan optimal. Hambatan komunikasi dan keterbatasan sumber daya menjadi tantangan serius yang harus segera dibenahi.
Namun, penelitian ini juga memberi catatan positif. Dengan adanya aplikasi Magelang Cerdas, khususnya fitur Monggo Lapor, pintu partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan semakin terbuka. Aplikasi ini potensial menjadi sarana transparansi dan akuntabilitas, asalkan pemerintah konsisten memperbaiki manajemen, meningkatkan respons, serta memperluas sosialisasi.
Lebih jauh, Devi menekankan perlunya sinergi antara pemerintah daerah, OPD, dan masyarakat untuk menjaga keberlangsungan inovasi digital ini. Jika hambatan dapat diatasi, maka Magelang tidak hanya dikenal sebagai kota bersejarah, tetapi juga sebagai kota kecil dengan layanan publik cerdas dan responsif.
Penelitian ini sekaligus menjadi refleksi bahwa inovasi daerah bukan sekadar produk teknologi, melainkan komitmen kolektif dalam membangun pelayanan publik yang efisien, transparan, dan berpihak pada masyarakat.(ed : fatikakh)
Sumber : repositori UNIMMA
