Magelang, 29 Agustus 2025 – Fenomena balap liar bukanlah hal baru di Indonesia. Hampir di setiap kota, aksi kebut-kebutan di jalan raya kerap mewarnai malam hingga dini hari. Salah satu daerah yang tidak luput dari persoalan ini adalah Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang. Di kawasan strategis Jalan Magelang–Yogyakarta, ajang balap liar masih sering dijadikan arena unjuk nyali remaja.

Kondisi ini menggelitik perhatian Dwi Yustika Putri, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Melalui skripsinya yang berjudul “Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Balap Liar di Kecamatan Mungkid” (2023), Dwi menyoroti langkah-langkah yang dilakukan aparat kepolisian, khususnya Polsek Mungkid, dalam menertibkan aksi berbahaya tersebut. Penelitiannya menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menggali data melalui studi pustaka serta wawancara langsung dengan pihak kepolisian.

Latar Belakang Penelitian

Dalam paparannya, Dwi menjelaskan bahwa balap liar bukan sekadar pelanggaran lalu lintas, melainkan juga sebuah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Meski aturan telah tegas melarang, kenyataannya praktik ini tetap marak. Remaja usia 17–22 tahun menjadi pelaku dominan, didorong berbagai motif mulai dari mencari hiburan, adrenalin, gengsi, hingga mendapatkan pemasukan dari taruhan. Ironisnya, banyak di antara mereka tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), kendaraan tidak lengkap, dan acap kali mengabaikan keselamatan diri maupun orang lain.

Tujuan Penelitian

Lewat penelitiannya, Dwi berupaya menganalisis serta mengidentifikasi strategi Polsek Mungkid dalam menangani fenomena balap liar. Selain itu, ia juga meneliti faktor-faktor penghambat yang membuat penegakan hukum belum sepenuhnya berhasil. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis bagi aparat penegak hukum dan menjadi rujukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan lebih efektif.

Hasil dan Temuan Lapangan

Dari hasil wawancara dengan Warsito, S.H., Kanit Samapta/Penyidik Polsek Mungkid, diketahui bahwa polisi telah melakukan sejumlah langkah represif maupun preventif. Upaya itu antara lain melaksanakan patroli rutin pada jam rawan, melakukan penyitaan serta pemusnahan kendaraan yang digunakan dalam balapan, hingga menindak pelaku sesuai aturan hukum yang berlaku. Menurut Warsito, tindakan tegas ini mulai membuahkan hasil karena jumlah aksi balap liar di Mungkid berangsur menurun.

Namun, permasalahan tidak sesederhana itu. Polisi menghadapi kendala serius berupa keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Dalam satu kali patroli, jumlah personel yang turun hanya sekitar empat orang, sementara lokasi dan waktu balapan kerap berpindah-pindah. Selain itu, banyak pelaku yang berhasil kabur sebelum polisi tiba di lokasi. Lokasi favorit balap liar—seperti Palbapang arah Ngrajek, Blondo, hingga Blabak—menjadi tantangan tersendiri karena aksesnya luas dan rawan digunakan sebagai arena kebut-kebutan.

Lebih lanjut, Dwi mencatat bahwa meski risiko kecelakaan bahkan kematian kerap terjadi, para remaja tetap saja kembali ke arena balapan. Aksi mereka sering direkam lalu diunggah ke media sosial sebagai ajang aktualisasi diri. Hal ini menunjukkan bahwa faktor psikologis dan sosial seperti kebutuhan akan pengakuan, pengaruh lingkungan, dan kurangnya perhatian keluarga, ikut memperkuat maraknya fenomena tersebut.

Analisis Akademis

Dalam membedah persoalan ini, Dwi menggunakan teori AGIL Talcott Parsons yang menekankan empat fungsi sistem sosial: adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola laten. Menurutnya, Polsek Mungkid telah berusaha beradaptasi dengan pola baru balap liar melalui patroli dan penindakan. Namun, untuk mencapai tujuan jangka panjang, dibutuhkan kolaborasi lebih luas antara kepolisian, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua. Integrasi sosial dan penyadaran publik menjadi kunci penting agar balap liar tidak lagi dianggap “kebanggaan” remaja.

Selain itu, dari perspektif hukum pidana, balap liar jelas masuk kategori tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi kurungan hingga denda jutaan rupiah. Bahkan, jika dikaitkan dengan unsur perjudian lewat taruhan, hukumannya dapat lebih berat sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kesimpulan Penelitian

Penelitian Dwi Yustika Putri menyimpulkan bahwa Polsek Mungkid sudah berupaya keras menanggulangi balap liar, namun hasilnya belum maksimal. Kendala keterbatasan personel dan kecanggihan pelaku yang lihai menghindari razia membuat upaya aparat tidak bisa menuntaskan persoalan hingga akar. Ia menekankan perlunya pendekatan komprehensif—tidak hanya tindakan represif, tetapi juga edukasi, sosialisasi hukum, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perang melawan balap liar bukan hanya tanggung jawab polisi semata, melainkan tugas bersama seluruh elemen masyarakat. Tanpa kerja sama itu, jalanan di Mungkid dan wilayah lain akan tetap menjadi ajang adu nyali yang mengancam keselamatan banyak orang.(ed : fatikakh)

Sumber : repositori UNIMMA