Magelang, Juni 2026 — Penelitian mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang menemukan pola komunikasi di Rumah Sakit Tk II 04.05.01 dr. Soedjono masih didominasi sistem komando militer, namun koordinasi lintas unit mulai lebih fleksibel lewat komunikasi horizontal dan media digital. Struktur komando yang tegas ternyata menjadi warna utama dalam pola komunikasi di Rumah Sakit Tk II 04.05.01 dr. Soedjono Magelang. Temuan tersebut terungkap dalam penelitian skripsi yang dilakukan Irsyad Sandy Wibowo, mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Magelang.
Dalam riset berjudul “Analisis Pola Komunikasi Organisasi pada Rumah Sakit Tk. II 04.05.01 dr. Soedjono”, Irsyad menyoroti bagaimana sistem komunikasi berjalan di rumah sakit militer yang memiliki karakter unik: berada di bawah naungan Kodam IV/Diponegoro, tetapi juga melayani masyarakat umum. Kondisi tersebut menciptakan dinamika tersendiri. Di satu sisi, rumah sakit harus menjalankan disiplin dan struktur khas militer yang sangat hierarkis. Di sisi lain, pelayanan kesehatan menuntut komunikasi cepat, terbuka, dan fleksibel agar tidak mengganggu layanan kepada pasien. “Rumah sakit ini memiliki dua kultur kerja berbeda, yakni personel militer dan pegawai nonmiliter atau ASN. Perbedaan itu memengaruhi pola komunikasi internal,” tulis Irsyad dalam penelitiannya.
Penelitian ini bertujuan menganalisis pola aliran komunikasi organisasi yang terjadi di lingkungan rumah sakit, mengidentifikasi hambatan komunikasi akibat hierarki jabatan, serta melihat bagaimana pegawai nonmiliter beradaptasi dalam budaya kerja militer. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, Irsyad melakukan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Empat informan dipilih secara purposif, terdiri dari unsur militer dan nonmiliter, mulai dari kepala poli, perawat militer, staf humas, hingga pegawai ASN.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi di RS dr. Soedjono masih didominasi oleh sistem top-down communication atau komunikasi dari atasan ke bawahan. Instruksi umumnya disampaikan melalui rapat koordinasi, apel, surat resmi, lembar disposisi, hingga grup WhatsApp internal. Dalam sistem ini, informasi biasanya mengalir dari pimpinan pusat TNI menuju Kodam IV/Diponegoro, lalu diteruskan ke manajemen rumah sakit hingga ke level pelaksana. Namun, penelitian juga menemukan persoalan klasik dalam sistem birokrasi yang terlalu bertingkat: informasi kerap mengalami penyaringan sebelum sampai ke level bawah. Akibatnya, pesan yang diterima staf tidak selalu utuh dan berpotensi memunculkan miskomunikasi antarunit.
Selain komunikasi dari atasan ke bawahan, pola bottom-up communication juga ditemukan, meski belum dominan. Pegawai dapat menyampaikan laporan, kendala kerja, hingga usulan kepada pimpinan, namun masih dibatasi kultur senioritas yang kuat. Sementara itu, komunikasi horizontal mulai berkembang lebih dinamis, terutama antar tenaga medis dan unit layanan. Pola ini dinilai penting untuk mempercepat koordinasi operasional, khususnya dalam pelayanan pasien yang membutuhkan respons cepat.
Temuan menarik lainnya adalah pemanfaatan teknologi digital dalam komunikasi internal. Grup WhatsApp menjadi salah satu media paling aktif digunakan untuk mempercepat penyebaran informasi di tengah sistem birokrasi yang formal. Irsyad menyimpulkan bahwa rumah sakit perlu membangun pola komunikasi yang lebih partisipatif tanpa menghilangkan disiplin khas militer. “Percepatan arus informasi dan keterbukaan komunikasi menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas organisasi serta kualitas pelayanan kesehatan,” tulisnya.
Penelitian ini menjadi gambaran bahwa di balik ketegasan sistem militer, rumah sakit tetap membutuhkan komunikasi yang adaptif agar pelayanan publik tetap berjalan optimal. Di era pelayanan kesehatan yang serba cepat, komunikasi yang efektif bukan lagi sekadar pelengkap—melainkan kebutuhan utama. (ed. Sulistya)
Sumber: repositori UNIMMA
