Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Hasna Fatin Nada Nur Aini, mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Magelang, menyoroti isu krusial dalam tata kelola pemerintahan: pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengadaan barang dan jasa. Studi ini mengangkat tema implementasi e-procurement dan pengendalian internal sebagai instrumen pencegah fraud, dengan fokus empiris pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Magelang.
Dalam risetnya, Hasna menegaskan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu titik rawan terjadinya penyimpangan anggaran. Sistem konvensional yang minim transparansi dinilai membuka celah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menguji secara empiris pengaruh penerapan e-procurement dan pengendalian internal terhadap efektivitas pencegahan fraud dalam proses pengadaan pemerintah.
Menggunakan pendekatan kuantitatif, data primer dikumpulkan dari pejabat pengadaan serta pejabat pembuat komitmen di lingkungan OPD Kabupaten Magelang. Teknik purposive sampling dipilih untuk memastikan responden memiliki keterkaitan langsung dengan proses pengadaan. Analisis dilakukan melalui regresi linear berganda dengan dukungan perangkat lunak statistik.
Hasil penelitian menunjukkan temuan yang cukup signifikan. Implementasi e-procurement terbukti berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud, seiring meningkatnya transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi proses pengadaan berbasis digital. Sistem ini memungkinkan proses lelang dilakukan secara terbuka dan terdokumentasi, sehingga memperkecil ruang manipulasi.
Tak hanya itu, pengendalian internal juga terbukti memiliki pengaruh positif dalam menekan potensi kecurangan. Sistem pengawasan yang kuat dinilai mampu menutup celah penyimpangan melalui mekanisme kontrol, kepatuhan terhadap regulasi, serta penguatan tata kelola organisasi. Kombinasi antara digitalisasi pengadaan dan kontrol internal yang efektif menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengadaan yang bersih.
Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa transformasi digital melalui e-procurement, jika didukung oleh pengendalian internal yang baik, mampu menjadi strategi efektif dalam mencegah fraud di sektor publik. Temuan ini sekaligus menjadi rekomendasi penting bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat implementasi sistem elektronik serta meningkatkan kualitas pengawasan internal.
Dengan demikian, studi ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga menjadi rujukan praktis bagi upaya reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Indonesia. (ed. adm_kuikimmi)
Sumber: repositori UNIMMA
