Magelang, 1 September 2025 – Fenomena korupsi dana desa kembali menjadi sorotan publik dalam beberapa tahun terakhir. Tak sedikit kepala desa maupun aparat desa yang terjerat kasus penyalahgunaan anggaran. Melihat kenyataan itu, Aditya Tri Pamungkas, mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang, tergerak untuk melakukan penelitian. Ia mengangkat tema krusial: “Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Budaya Etis Organisasi, Moralitas Individu, dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa.”
Aditya menaruh perhatian khusus pada Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, daerah yang sempat tersandung kasus korupsi dana desa dengan kerugian ratusan juta rupiah. Menurutnya, Loano adalah potret nyata bagaimana celah kelemahan dalam sistem pengelolaan desa bisa dimanfaatkan oknum untuk kepentingan pribadi. Dari sanalah ia ingin menguji faktor-faktor apa saja yang benar-benar berpengaruh terhadap munculnya kecenderungan fraud.
Tujuan penelitian ini jelas: menguji secara empiris pengaruh empat variabel utama — efektivitas pengendalian internal, budaya etis organisasi, moralitas individu, serta kesesuaian kompensasi — terhadap potensi terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Harapannya, hasil kajian ini bisa memberi masukan praktis bagi pemerintah desa agar lebih waspada dalam mengelola keuangan.
Dalam risetnya, Aditya menggunakan pendekatan kuantitatif. Ia menyebarkan kuesioner kepada 79 responden yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, hingga tim penggerak kegiatan di 21 desa se-Kecamatan Loano. Data kemudian dianalisis menggunakan regresi linier berganda, sebuah metode statistik untuk mengukur seberapa besar pengaruh setiap variabel terhadap kecenderungan fraud.
Hasil penelitian cukup mengejutkan. Efektivitas pengendalian internal, budaya etis organisasi, dan kesesuaian kompensasi ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan fraud. Dengan kata lain, sebaik apa pun sistem pengawasan internal dijalankan, atau seberapa tinggi pun nilai etika organisasi ditanamkan, faktor-faktor tersebut belum tentu mampu meredam potensi kecurangan secara langsung.
Sebaliknya, moralitas individu terbukti memiliki pengaruh negatif yang signifikan. Artinya, semakin tinggi moralitas yang dimiliki aparat desa, semakin rendah kecenderungan mereka untuk melakukan fraud. Temuan ini menegaskan bahwa kunci utama pencegahan kecurangan bukan hanya terletak pada sistem dan aturan, melainkan pada kualitas moral pribadi aparatur desa itu sendiri.
Aditya menekankan bahwa fraud kerap terjadi bukan hanya karena lemahnya pengawasan, tetapi karena adanya niat dari individu. Sistem sekuat apa pun tetap bisa ditembus jika pelaksana di dalamnya tidak berpegang pada nilai moral yang kokoh. Oleh karena itu, membangun integritas personal menjadi langkah fundamental dalam menekan praktik korupsi di tingkat desa.
Meski demikian, penelitian ini tidak menafikan peran pengendalian internal atau budaya organisasi. Faktor-faktor tersebut tetap penting sebagai “pagar” yang membatasi ruang gerak aparat desa, hanya saja tidak cukup kuat jika tidak diiringi dengan moralitas yang tinggi. Aditya berharap aparat desa bisa terus dibekali pelatihan etika, transparansi, dan nilai kejujuran agar pengelolaan dana desa berjalan sesuai tujuan.
Dalam kesimpulannya, Aditya menyampaikan bahwa upaya pencegahan fraud di desa harus menitikberatkan pada pembinaan moral dan integritas individu, bukan semata-mata memperkuat aturan atau meningkatkan kompensasi. Dengan hasil ini, ia mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait untuk lebih serius melakukan pendidikan etika dan moral bagi perangkat desa.
Penelitian ini juga menjadi alarm bagi masyarakat luas. Dana desa yang nilainya triliunan rupiah setiap tahun seharusnya digunakan sepenuhnya untuk pembangunan dan kesejahteraan warga. Ketika dana tersebut bocor karena ulah oknum, bukan hanya keuangan negara yang dirugikan, tetapi juga masa depan desa yang ikut tergadaikan.
Melalui karya ilmiahnya, Aditya Tri Pamungkas berhasil menghadirkan sebuah analisis yang tajam dan relevan. Ia menunjukkan bahwa perang melawan fraud tidak cukup dengan menegakkan aturan, melainkan harus dimulai dari pembenahan moral individu. Sebuah pesan sederhana, tetapi sangat mendasar: integritas adalah benteng terkuat dalam menjaga amanah publik.(ed : fatikakh)
Sumber : repositori UNIMMA

