Magelang, 29 Agustus 2025 – Polemik mengenai Jaminan Hari Tua (JHT) kembali menyeruak ketika Menteri Ketenagakerjaan menerbitkan Permenaker No. 2 Tahun 2022. Aturan ini sempat menuai gelombang penolakan dari kalangan buruh, karena dinilai mengabaikan realitas sosial pekerja. Pasalnya, pasal 5 peraturan tersebut mengatur bahwa manfaat JHT bagi pekerja yang mengundurkan diri atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) baru dapat dicairkan pada usia 56 tahun.
Gelombang kritik yang datang dari serikat pekerja mendorong pemerintah merevisi kebijakan itu dalam waktu singkat. Hanya berselang dua bulan, lahirlah Permenaker No. 4 Tahun 2022, yang secara substansi mengembalikan mekanisme pencairan JHT seperti aturan sebelumnya, sekaligus mengakomodasi tuntutan pekerja.
Fenomena ini menjadi bahan penelitian Dimas Lingsang Nugroho, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Dalam skripsinya berjudul “Tinjauan Yuridis Perubahan Kebijakan Jaminan Hari Tua”, Dimas menyoroti aspek hukum sekaligus perlindungan terhadap hak pekerja yang terancam oleh perubahan kebijakan mendadak tersebut .
Tujuan Penelitian
Dimas merumuskan dua tujuan utama dalam penelitiannya. Pertama, untuk menelaah tinjauan yuridis atas perubahan kebijakan pembayaran JHT, khususnya perbandingan antara Permenaker No. 2 dan No. 4 Tahun 2022. Kedua, untuk menganalisis perlindungan hukum JHT bagi pekerja, apakah aturan baru yang diterbitkan pemerintah sudah sesuai dengan prinsip perlindungan tenaga kerja dan mandat konstitusi .
Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan serikat pekerja dan pengusaha di Magelang, sementara data sekunder dihimpun dari undang-undang, peraturan pemerintah, buku, artikel, hingga penelitian terdahulu .
Hasil Penelitian
Hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi terkait JHT sebenarnya telah tersusun secara sistematis dalam hierarki perundang-undangan. Dimulai dari UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), kemudian diatur lebih rinci melalui PP No. 46 Tahun 2015 serta PP No. 60 Tahun 2015, hingga ke Permenaker No. 19 Tahun 2015 yang memberikan fleksibilitas pencairan JHT bagi pekerja yang berhenti bekerja.
Namun, keluarnya Permenaker No. 2 Tahun 2022 dianggap bertentangan dengan prinsip dasar jaminan sosial. Menurut Dimas, aturan tersebut tidak mencerminkan asas kemanusiaan, kemanfaatan, dan keadilan sosial, karena memaksa pekerja menunggu hingga usia 56 tahun untuk mengakses dana yang sebenarnya berasal dari iuran mereka sendiri .
Penolakan keras dari serikat pekerja terbukti beralasan. Data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa selama pandemi Covid-19, klaim JHT meningkat tajam seiring banyaknya pekerja yang kehilangan pekerjaan. Dalam kondisi seperti itu, aturan pencairan di usia 56 tahun jelas memperburuk keadaan buruh yang sedang kesulitan ekonomi .
Perlindungan Hukum bagi Pekerja
Dimas menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap JHT merupakan bagian dari hak konstitusional pekerja. Dalam kerangka hubungan industrial, pemerintah berkewajiban menjamin ketertiban serta kesejahteraan pekerja melalui kebijakan yang adil. Permenaker No. 4 Tahun 2022 kemudian hadir sebagai respons cepat, mengembalikan mekanisme lama dan memberikan kepastian hukum yang lebih sesuai dengan realitas sosial.
Menurut Dimas, keberadaan aturan tersebut membuktikan bahwa suara buruh memiliki daya tawar dalam proses legislasi kebijakan publik. Lebih jauh, revisi cepat ini menjadi contoh bahwa negara wajib mengutamakan perlindungan hak pekerja di atas kepentingan administratif atau fiskal semata .
Kesimpulan
Penelitian Dimas Lingsang Nugroho menyimpulkan bahwa regulasi JHT di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang jelas dan hierarkis. Namun, perubahan mendadak melalui Permenaker No. 2 Tahun 2022 justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan keresahan sosial. Revisi melalui Permenaker No. 4 Tahun 2022 menjadi langkah korektif yang penting, sekaligus pengingat bahwa kebijakan publik harus selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kebutuhan nyata masyarakat pekerja .
Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya wacana akademik di bidang hukum ketenagakerjaan, tetapi juga memberi kontribusi praktis bagi pemerintah, serikat buruh, dan masyarakat luas dalam memahami arti penting jaminan sosial sebagai hak fundamental pekerja.(ed. Wied)
